Jumlah Lumayan, Uang Tilang Elektronik Disebut Belum Bisa Dimanfaatkan

Hal ini Firman sampaikan saat memaparkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Mabes Polri, Senin (28/3). Namun, Firman tidak menyebutkan nominal uang hasil ETLE tersebut.

"Itu (uang tilang ETLE) jumlahnya lumayan, Pak," kata Firman kepada anggota Komisi III DPR RI di Senayan.

Lebih lanjut, Firman mengatakan bahwa hingga saat ini uang hasil tilang elektronik atau ETLE belum bisa dimanfaatkan. Menurutnya, pemanfaatan uang salah satu pemasukan ke negara itu masih didiskusikan oleh Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Firman meminta dukungan Komisi III DPR RI. Menurutnya, jika uang tersebut bisa dimanfaatkan ke penegakan hukum, Polri akan melengkapi target pelaksanaan E TLE yang sedang dikerjakan.

"Jadi uang tilang yang masukan kepada negara kita belum tahu pemanfaatannya karena masih ada diskusi antara kami, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung," ujar jenderal bintang dua tersebut.

Firman memaparkan dengan rinci target PNBP dari beberapa item tidak mencapai 100 persen. Hal itu antara lain pendapatan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) sebesar Rp462.906.515.000 atau 61,92 persen dari target Rp731.392.950.000.

Kemudian, perpanjangan SIM 77,94 persen atau Rp614.107.140.000 dari target Rp787.933.210.000, STNK 83,04 persen atau Rp2.196.404.520 dari Rp2.644.935.500.000, dan lainnya.

"Di masing-masing Polda hampir semua ini menyampaikan kenapa tidak tercapai karena pandemi," ujar Firman.

Sementara itu, Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan pandemi juga berdampak pada PNBP divisinya.

Karena banyak perusahaan tidak membuka rekrutmen, kata Dofiri, pendapatan dari pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga tidak mencapai target.

"Hanya di tahun 2020 dan 2021 ini mengalami penurunan. Saya kira sama dengan yang disampaikan Kakorlantas tadi yaitu terkait dengan masalah pandemi," kata Dofiri.